Komdigi Integrasikan 27 Ribu Aplikasi Pemerintah ke SPBE, Layanan Publik Masuk Satu Sistem Nasional

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus mempercepat langkah transformasi digital pemerintahan nasional. Salah satu upaya besar yang kini tengah dijalankan adalah mengintegrasikan sekitar 27 ribu aplikasi milik pemerintah pusat dan daerah ke dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk menciptakan layanan publik yang terhubung, efisien, dan mudah diakses masyarakat. Pemerintah menegaskan bahwa SPBE merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan digital Indonesia yang modern dan terpercaya.

Selama ini, praktik digitalisasi sektoral dinilai sudah tidak relevan lagi. Setiap instansi mengembangkan aplikasi sendiri-sendiri, sehingga menimbulkan tumpang tindih sistem, duplikasi data, dan alur layanan yang berbelit. Akibatnya, masyarakat harus berhadapan dengan banyak platform berbeda hanya untuk mengurus satu layanan.

Karena itu, pemerintah kini mendorong integrasi sistem secara menyeluruh agar seluruh layanan publik dapat berjalan dalam satu arsitektur nasional.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyebut bahwa keberadaan puluhan ribu aplikasi pemerintah justru menjadi tantangan besar dalam mewujudkan pemerintahan digital yang efektif.

“Saat ini ada banyak sekali duplikasi aplikasi. Ada sekitar 27 ribu aplikasi yang tersebar di seluruh kementerian, lembaga, baik di pusat maupun daerah. Ini menjadi pekerjaan rumah besar untuk kita integrasikan dalam satu program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” ujar Nezar dalam keterangannya di Jakarta.

Menurutnya, integrasi SPBE tidak hanya sekadar menyatukan sistem, tetapi juga menjadi langkah penting untuk merombak pola kerja birokrasi agar lebih sederhana, cepat, dan transparan.

Dalam Rapat Kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta Pusat, Nezar menjelaskan bahwa integrasi SPBE akan memangkas tumpang tindih sistem yang selama ini membebani birokrasi.

Selain itu, alur layanan publik akan disederhanakan dan data antarinstansi dapat saling terhubung secara otomatis. Dengan begitu, proses administrasi menjadi lebih efisien dan minim kesalahan.

Bagi masyarakat, dampak dari integrasi ini akan sangat terasa. Ke depan, layanan publik dapat diakses dengan lebih mudah, cepat, dan konsisten, tanpa harus mengulang pengisian data di berbagai platform yang berbeda.

“Tujuan utamanya adalah agar masyarakat tidak lagi berhadapan dengan sistem yang terpisah-pisah dan berulang. Semua layanan publik harus bisa diakses dalam satu ekosistem digital nasional,” jelas Nezar.

Di tingkat daerah, Komdigi juga mendorong penyelarasan sistem digital dengan infrastruktur nasional yang telah disiapkan pemerintah pusat. Beberapa infrastruktur utama yang menjadi tulang punggung SPBE antara lain Pusat Data Nasional dan Application Programming Interface (API) nasional.

Pusat Data Nasional akan menjadi pusat penyimpanan dan pengelolaan data pemerintah, sementara API nasional berfungsi sebagai jembatan pertukaran data antarinstansi. Dengan dukungan dua infrastruktur ini, layanan publik dapat saling terhubung secara real-time dan lebih aman.

“Tujuannya agar layanan publik lebih terintegrasi dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat, sembari menumbuhkan ekosistem digital lokal,” tutur Nezar.

Lebih lanjut, Komdigi juga mencatat adanya kemajuan dalam fondasi pemerintahan digital nasional. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Transformasi Digital Nasional, skor nasional meningkat dari 50,1 pada 2022 menjadi 54,3 pada 2024.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa transformasi digital di sektor pemerintahan terus bergerak ke arah yang positif. Pilar pemerintahan digital tercatat mengalami kemajuan stabil, seiring dengan semakin luasnya adopsi teknologi di berbagai instansi.

Meski demikian, pemerintah menyadari bahwa tantangan ke depan masih cukup besar. Oleh karena itu, fase berikutnya akan difokuskan pada penguatan strategi data, integrasi layanan lintas sektor, serta penerapan standar keamanan informasi yang lebih ketat.

Nezar menegaskan bahwa SPBE tidak hanya bertujuan menciptakan birokrasi yang cepat, tetapi juga birokrasi yang aman dan terpercaya. Keamanan data menjadi faktor penting agar kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah terus meningkat.

“Ke depan, kita harus memastikan bahwa data dikelola dengan baik, layanan terintegrasi dengan standar yang sama, dan sistem memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Dengan begitu, SPBE benar-benar bisa menciptakan birokrasi yang efisien dan terpercaya,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa SPBE merupakan agenda nasional yang hanya dapat berjalan jika pemerintah pusat dan daerah bergerak dalam satu arah. Transformasi digital tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus dijalankan secara bersama-sama.

“Transformasi digital perlu kita pandang sebagai agenda nasional yang dijalankan secara bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan begitu, seluruh wilayah dapat berperan secara setara dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional,” ujarnya.

Melalui integrasi 27 ribu aplikasi ke dalam SPBE, pemerintah berharap wajah layanan publik Indonesia akan berubah secara signifikan. Dari yang sebelumnya terfragmentasi dan rumit, menjadi terhubung, sederhana, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dengan fondasi digital yang semakin kuat, Indonesia kini melangkah menuju era pemerintahan digital yang lebih modern, adaptif, dan inklusif.