Komdigi Tanggapi Isu Soal Pembatasan Fitur Gratis Ongkir

GadgetDIVA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa Peraturan Menteri Komdigi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial tidak mengatur atau membatasi promosi gratis ongkir (ongkos kirim) yang dilakukan oleh e-commerce. Aturan tersebut mengatur pemberian potongan harga ongkir oleh perusahaan kurir. 

Berdasarkan penjelasan Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah, aturan tersebut tidak menyentuh ranah promosi gratis ongkir. Kemudian, pemberian potongan harga ongkir oleh perusahaan kurir yang dimaksud ialah dalam konteks biaya yang berada di bawah struktur biaya operasional kurir. 

“Perlu kami luruskan, peraturan ini tidak menyentuh ranah promosi gratis ongkir oleh e-commerce. Yang kami atur adalah diskon biaya kirim yang diberikan langsung oleh kurir di aplikasi atau loket mereka, dan itu dibatasi maksimal tiga hari dalam sebulan,” ungkap Edwin dalam pernyataan resminya pada Sabtu (17/5). 

Menrut Edwin, potongan harga yang dibatasi tersebut berada di bawah ongkos pengiriman seperti biaya kurir, angkutan antarkota, penyortiran dan layanan penunjang lainnya. Apabila diskon tersebut terjadi secara terus menerus, kata dia, maka akan berdampak serius. Misalnya, kurir dibayar rendah, perusahaan kurir merugi dan layanan makin menurun. 

“Kita ingin menciptakan ekosistem layanan pos yang sehat, berkelanjutan dan adil. Kalau tarif terus ditekan tanpa kendali, maka kesejahteraan kurir yang jadi taruhannya. Ini yang ingin kita jaga bersama,” jelasnya. 

Dia kembali menegaskan bahwa konsumen tetap dapat menikmati gratis ongkir setiap hari. Jika hal itu bagian dari stratgi promosi dagang e-commerce. 

“Kalau e-commerce memberikan subsidi ongkir sebagai bagian dari promosi, itu hak mereka sepenuhnya. Kami tidak mengatur hal tersebut,” tegas Edwin. 

Menurut Edwin, kebijakan ini hadir bukan untuk membatasi konsumen atau pelaku usaha digital, tetapi untuk melindungi pekerja kurir dan memastikan mutu layanan pengiriman. Regulasi ini dirancang melalui dialog bersama pelaku industri kurir, asosiasi, dan pemangku kepentingan lainnya. 

“Kami ingin pastikan para kurir bisa hidup layak dan perusahaan logistik tetap tumbuh. Ini bukan hanya soal tarif, tapi soal keadilan ekonomi,” tandasnya.