Rusia Desak WhatsApp Angkat Kaki, Terancam Masuk Daftar Aplikasi Terlarang

Ketegangan antara Rusia dan perusahaan teknologi asing kembali meningkat. Kali ini, giliran WhatsApp yang menjadi sorotan. Seorang anggota parlemen Rusia menyerukan agar aplikasi perpesanan milik Meta itu segera angkat kaki dari Negeri Beruang Merah.

Seruan tersebut datang dari Anton Gorelkin, Wakil Kepala Komite Teknologi Informasi di Majelis Rendah Parlemen Rusia. Dalam pernyataannya pada Jumat (18/7), Gorelkin menyebut bahwa WhatsApp bisa saja masuk daftar perangkat lunak terlarang dan harus bersiap-siap meninggalkan Rusia.

Pernyataan itu mengacu pada kebijakan baru yang dikeluarkan Presiden Vladimir Putin pada Juni lalu, yang menegaskan perlunya mengurangi ketergantungan terhadap layanan digital buatan luar negeri. Sebagai gantinya, pemerintah Rusia mendorong penggunaan aplikasi lokal sebagai bentuk kedaulatan digital nasional.

Regulasi Ketat Software Asing

Langkah ini merupakan bagian dari regulasi digital yang makin ketat di Rusia, terutama terhadap perusahaan dari negara-negara yang menjatuhkan sanksi ekonomi ke Moskow. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, pemerintah Rusia memang semakin gencar membatasi akses terhadap layanan teknologi asing.

Tak hanya itu, Meta — perusahaan induk WhatsApp — sejak 2022 juga telah masuk daftar organisasi ekstremis di Rusia. Facebook dan Instagram pun telah diblokir sepenuhnya sejak saat itu. Oleh karena itu, WhatsApp pun kini berada dalam posisi yang makin sulit untuk mempertahankan operasinya di sana.

Anton Gorelkin bahkan menyatakan bahwa jika WhatsApp akhirnya dihentikan, masyarakat Rusia bisa lebih diarahkan menggunakan aplikasi buatan dalam negeri. Ini sejalan dengan visi pemerintah untuk memperkuat kemandirian teknologi nasional.

Aplikasi Lokal Jadi Alternatif

Rusia memang tengah mengembangkan sejumlah alternatif lokal sebagai pengganti aplikasi global. Sejumlah platform perpesanan lokal seperti Telegram, VK Messenger, hingga ICQ New, digadang-gadang sebagai solusi untuk menggantikan peran WhatsApp.

Meski demikian, peralihan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Salah satu isu utama adalah risiko pengawasan berlebihan oleh pemerintah terhadap aktivitas komunikasi warga. Beberapa pihak khawatir bahwa aplikasi lokal akan digunakan untuk melacak percakapan pengguna secara lebih intensif dibandingkan layanan asing yang cenderung mengenkripsi pesan.

Sebagai bentuk kompromi, sebagian kalangan menyarankan pemerintah tidak langsung memblokir WhatsApp, melainkan memperlambat koneksi aplikasi tersebut secara bertahap. Strategi ini disebut pernah dilakukan Rusia terhadap YouTube, sebagai cara untuk menekan pengguna agar beralih ke layanan domestik.

Antara Kedaulatan Digital dan Hak Pengguna

Di tengah langkah pembatasan ini, muncul pula perdebatan soal hak digital masyarakat Rusia. Banyak pengguna yang masih mengandalkan WhatsApp untuk berkomunikasi dengan keluarga maupun urusan bisnis. Transisi mendadak ke aplikasi lokal dikhawatirkan akan menimbulkan disrupsi komunikasi, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Namun di sisi lain, pemerintah berpendapat bahwa kedaulatan digital adalah langkah strategis dalam menghadapi tekanan dari negara-negara Barat. Dengan mengandalkan teknologi dalam negeri, Rusia dapat mengurangi risiko penyadapan serta ketergantungan terhadap perusahaan asing yang sewaktu-waktu bisa menarik layanannya karena tekanan politik.

Permintaan agar WhatsApp meninggalkan Rusia menambah daftar panjang konflik antara Moskow dan raksasa teknologi global. Dengan ketegangan geopolitik yang belum mereda, masa depan layanan digital asing di Rusia tampaknya semakin tidak pasti.

Meski belum ada keputusan resmi tentang pemblokiran WhatsApp, sinyal yang disampaikan pemerintah cukup jelas: era dominasi aplikasi asing di Rusia semakin mendekati akhir. Kini, semua mata tertuju pada langkah selanjutnya dari Meta — apakah mereka akan melawan arus atau memilih hengkang secara sukarela?