Menkomdigi Tegaskan Transformasi Digital ASEAN Tak Cukup Cepat, Kuncinya Pemerataan Akses Teknologi

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa kecepatan transformasi digital di kawasan ASEAN tidak bisa dinilai secara sempit hanya dari adopsi teknologi canggih atau besarnya nilai ekonomi digital. Sebaliknya, ukuran paling relevan justru terletak pada sejauh mana manfaat teknologi tersebut dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Meutya, narasi transformasi digital selama ini kerap terjebak pada pencapaian angka-angka besar, seperti penetrasi kecerdasan buatan atau valuasi ekonomi digital. Padahal, di balik itu semua, terdapat tantangan yang jauh lebih fundamental, yakni memastikan akses teknologi tidak hanya dinikmati oleh segelintir kelompok atau wilayah tertentu.

“Sering kali kita berbicara tentang kecepatan digital dari sisi adopsi Artificial Intelligence (AI) dan besaran ekonomi digital. Namun, tantangan terbesar Indonesia dan ASEAN adalah bagaimana teknologi itu benar-benar dapat diakses oleh ratusan juta penduduk secara merata,” ujar Meutya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa transformasi digital sejatinya tidak bisa dilepaskan dari prinsip inklusivitas. Dengan kata lain, kesiapan digital suatu negara bukan hanya ditentukan oleh infrastruktur yang cepat dan canggih, melainkan juga oleh kemampuan masyarakatnya dalam memanfaatkan teknologi tersebut secara efektif.

Dalam konteks ini, Meutya menilai kecepatan pembangunan infrastruktur digital tidak akan memberikan dampak signifikan apabila tidak dibarengi dengan percepatan literasi digital. Terlebih lagi, generasi muda sebagai tulang punggung bonus demografi di kawasan Asia Tenggara perlu dibekali keterampilan yang relevan dengan kebutuhan era digital.

“Bonus demografi hanya akan menjadi keuntungan nyata jika masyarakatnya terampil. Jadi, yang harus kita ukur adalah seberapa cepat kita mampu mengedukasi dan meliterasi rakyat kita,” tambahnya.

Ia mengingatkan bahwa tanpa keterampilan digital yang memadai, bonus demografi justru berpotensi menjadi beban. Oleh karena itu, investasi pada sumber daya manusia, khususnya melalui pendidikan dan literasi digital, menjadi faktor krusial dalam mempercepat transformasi digital yang berkelanjutan.

Di tingkat regional, Meutya juga mengungkapkan bahwa ASEAN saat ini tengah mematangkan Digital Economic Framework Agreement (DEFA). Kerangka kerja ini dirancang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi digital di kawasan secara terintegrasi.

Namun demikian, DEFA tidak dimaksudkan sekadar sebagai perjanjian dagang digital. Lebih dari itu, Meutya menggambarkannya sebagai sebuah “sistem operasi” regional yang mampu memperkuat konektivitas antarnegara ASEAN, baik dari sisi kebijakan, infrastruktur, maupun ekosistem digital.

“DEFA ini bukan hanya soal perdagangan digital, tetapi bagaimana kita membangun interoperabilitas dan konektivitas yang solid di kawasan,” jelasnya.

Salah satu contoh nyata dari interoperabilitas digital ASEAN adalah implementasi sistem pembayaran berbasis QR Code Indonesian Standard (QRIS) yang kini telah dapat digunakan lintas negara. Saat ini, QRIS sudah terhubung dengan sistem pembayaran di sejumlah negara ASEAN, seperti Thailand dan Malaysia.

Keberhasilan ini, menurut Meutya, menunjukkan bahwa kolaborasi digital lintas negara bukan sekadar wacana, melainkan sudah memberikan manfaat konkret bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung transaksi lintas batas yang lebih mudah, cepat, dan efisien.

Selain faktor teknologi dan kebijakan, Meutya juga menyoroti posisi strategis ASEAN di tengah dinamika geopolitik global. Ia menilai sikap netral ASEAN menjadi kekuatan tersendiri yang membuka peluang luas bagi kawasan untuk mengakses teknologi dan investasi dari berbagai negara.

“Netralitas ASEAN memberikan kepastian bahwa kawasan ini tetap terbuka bagi seluruh dunia. Ini adalah modal penting untuk mempercepat transformasi digital secara berkelanjutan,” tegasnya.

Dengan keterbukaan tersebut, ASEAN dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi digital global, asalkan transformasi digital dijalankan secara inklusif dan berkeadilan. Artinya, pembangunan digital tidak boleh hanya terfokus pada kota-kota besar, tetapi juga harus menjangkau wilayah terpencil dan kelompok masyarakat yang selama ini tertinggal.

Sebagai penutup, Meutya kembali menekankan bahwa kecepatan transformasi digital sejati bukan tentang siapa yang paling cepat mengadopsi teknologi terbaru. Sebaliknya, kecepatan itu diukur dari seberapa luas dampak positif teknologi dirasakan oleh masyarakat.

“Jika teknologi hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang, maka transformasi digital itu belum sepenuhnya berhasil,” pungkasnya.