Kemkomdigi Tuntut Kepatuhan Roblox: Evaluasi Akhir Bisa Tentukan Nasib di Indonesia

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) kini tengah memasuki tahap krusial dalam menilai kepatuhan gim daring Roblox terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia. Penilaian akhir ini akan menjadi penentu apakah platform asal Amerika Serikat tersebut bisa terus beroperasi tanpa hambatan, atau justru menghadapi pembatasan ketat.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menjelaskan bahwa tim pengawas digital saat ini sedang melakukan assessment akhir terkait kepatuhan Roblox. Penilaian tersebut mencakup hasil pemeriksaan pengawasan dan dokumen yang sebelumnya telah diserahkan oleh pihak Roblox.

“Saat ini, tim pengawas platform digital sedang melakukan penilaian akhir terkait kepatuhan Roblox terhadap regulasi Indonesia berdasarkan dokumen dan hasil pemeriksaan yang ada,” ujar Alexander, Jumat lalu.

Fokus pada Perlindungan Anak

Dalam pertemuan dengan perwakilan Roblox, Kemkomdigi menegaskan perlunya peningkatan standar keamanan platform, terutama bagi pengguna muda. Hal ini menyangkut pembatasan akses terhadap konten berisiko yang berpotensi membahayakan anak-anak.

Langkah ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) dan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN). Kedua regulasi tersebut menekankan tanggung jawab platform digital untuk memberikan ruang aman bagi anak-anak yang semakin aktif menggunakan internet.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa selain kewajiban mengikuti aturan perlindungan anak, Roblox juga diminta membuka kantor perwakilan di Indonesia. Kehadiran kantor lokal diharapkan mempermudah koordinasi dengan pemerintah serta mempercepat tindak lanjut apabila terjadi pelanggaran.

“Harus ada perwakilan kantor di Indonesia. Roblox juga wajib patuh terhadap regulasi, khususnya PP Tunas dan SAMAN yang menekankan perlindungan anak di ruang digital,” tegas Meutya.

Potensi Sanksi: Dari Pembatasan hingga Pemblokiran

Kemkomdigi menekankan bahwa pengawasan tidak berhenti pada penilaian akhir saja. Roblox akan tetap dipantau secara berkala untuk memastikan kepatuhan jangka panjang.

Menurut Meutya Hafid, evaluasi ini akan menghasilkan keputusan penting. Pemerintah memiliki opsi mulai dari pembatasan usia pengguna yang lebih ketat, hingga langkah ekstrem berupa pemblokiran akses Roblox di Indonesia, apabila terbukti tidak memenuhi standar regulasi.

“Secara berkala kita akan panggil lagi. Lalu diputuskan, apakah perlu pembatasan usia, pemblokiran, atau—syukur—kalau Roblox bisa melakukan perbaikan menyeluruh dalam 1–2 bulan ke depan,” jelas Meutya.

Sorotan KPAI: Investigasi Dampak Negatif

Di sisi lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong Kemkomdigi untuk tidak hanya menilai regulasi, tetapi juga mengusut dampak negatif yang sudah dialami anak-anak akibat penggunaan Roblox.

Komisioner KPAI, Kawiyan, menegaskan bahwa banyak anak Indonesia yang menjadi korban akibat bermain gim daring di luar klasifikasi umur yang semestinya. Lebih parah lagi, beberapa oknum justru memanfaatkan platform tersebut untuk tindakan melawan hukum, mulai dari penipuan, eksploitasi, cyberbullying, hingga penyebaran kekerasan.

“Anak-anak yang menjadi korban platform digital mengalami dampak luar biasa, baik fisik, psikis, mental, maupun sosial,” jelas Kawiyan.

Ia menilai kelalaian penyelenggara sistem elektronik (PSE) dalam menerapkan moderasi konten membuat anak-anak semakin rentan menjadi korban. Oleh karena itu, KPAI menuntut investigasi menyeluruh agar suara korban juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pemerintah.

Roblox dalam Tekanan Regulasi Global

Langkah Indonesia terhadap Roblox sejatinya sejalan dengan tren global. Beberapa negara telah lebih dulu menekan platform gim daring untuk memperkuat perlindungan anak. Isu terkait konten tidak pantas, transaksi digital yang rawan penipuan, hingga interaksi online yang berpotensi disalahgunakan menjadi perhatian utama regulator di berbagai belahan dunia.

Dengan basis pengguna yang sebagian besar adalah anak dan remaja, Roblox memang berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, popularitasnya tidak bisa dipungkiri. Namun, di sisi lain, tanggung jawab atas keamanan digital pengguna muda menjadi syarat utama keberlanjutan operasionalnya.

Jalan Tengah: Kolaborasi atau Konsekuensi?

Kini, bola ada di tangan Roblox. Jika mereka mampu memenuhi standar keamanan yang ditetapkan serta mematuhi regulasi Indonesia, maka peluang untuk memperluas pasar di tanah air tetap terbuka lebar. Namun, jika tidak, konsekuensi berupa pembatasan hingga pemblokiran adalah risiko nyata yang harus dihadapi.

Keputusan akhir Kemkomdigi nantinya akan menjadi sinyal penting, bukan hanya untuk Roblox, tetapi juga bagi platform digital lain yang beroperasi di Indonesia. Pesannya jelas: perlindungan anak di ruang digital adalah prioritas utama pemerintah.

Jadi, menurut Paradiva, apakah Roblox mampu berbenah demi memenuhi aturan Indonesia, atau justru akan menghadapi risiko pemblokiran?