AS Resmi Larang Drone DJI Demi Keamanan Nasional

Amerika Serikat kembali mengirim sinyal keras terhadap dominasi teknologi China. Kali ini, sasaran utamanya adalah drone DJI. Pemerintah AS resmi melarang impor dan penjualan seluruh drone baru buatan perusahaan asal China, termasuk DJI, dengan alasan keamanan nasional. Kebijakan ini menandai eskalasi terbaru dalam perang teknologi antara Washington dan Beijing, sekaligus mengguncang industri drone global.

Keputusan ini diumumkan setelah Federal Communications Commission (FCC) memasukkan drone DJI, Autel, serta sejumlah produsen drone asing lainnya ke dalam daftar “Covered List”. Artinya, seluruh produk drone baru dari perusahaan-perusahaan tersebut tidak lagi mendapat izin edar di AS, meskipun perangkat lama masih boleh digunakan.

FCC dan Alasan Keamanan Nasional

Langkah FCC bukan keputusan sepihak. Badan regulator telekomunikasi AS itu menyatakan menerima hasil kajian lintas lembaga pemerintah yang dipimpin Gedung Putih. Hasilnya, drone DJI impor dinilai membawa risiko serius terhadap keamanan nasional Amerika Serikat.

Dalam laporan tersebut, disebutkan adanya potensi pengawasan tanpa izin, pengambilan data sensitif, kerentanan rantai pasok, hingga kemungkinan ancaman lain terhadap keamanan domestik. Drone DJI, yang kini banyak digunakan untuk keperluan sipil hingga penegakan hukum, dianggap terlalu strategis untuk dibiarkan bergantung pada teknologi asing.

FCC menegaskan, larangan ini tidak bersifat retroaktif. Artinya, drone DJI yang sudah dibeli dan sebelumnya disetujui tetap legal digunakan. Konsumen, instansi, hingga perusahaan tidak perlu menghentikan operasional drone yang sudah ada.

Drone DJI: Raja Dunia yang Kena Imbas

Larangan ini menjadi pukulan telak bagi DJI, yang selama ini dikenal sebagai produsen drone terbesar di dunia. Di pasar Amerika Serikat saja, DJI menguasai sekitar 80 persen pangsa pasar drone konsumen—angka yang sulit ditandingi oleh pesaing lokal.

DJI menyatakan kekecewaannya atas keputusan FCC. Dalam pernyataan resminya, perusahaan menilai tidak ada transparansi terkait data atau bukti yang digunakan pemerintah AS untuk menetapkan drone asing sebagai ancaman keamanan.

Menurut DJI, keputusan ini terlalu luas dan berpotensi merugikan berbagai sektor di AS, terutama lembaga penegak hukum dan layanan darurat yang selama ini mengandalkan drone DJI karena efisien, andal, dan relatif terjangkau.

Dampak Langsung bagi Industri dan Konsumen

Meski penggunaan drone lama tetap diizinkan, larangan penjualan drone baru berpotensi memicu disrupsi besar di industri drone AS. Banyak pelaku industri kreatif, pertanian, konstruksi, hingga keamanan publik yang selama ini bergantung pada DJI sebagai solusi utama.

Tanpa kehadiran produk baru dari DJI, konsumen AS kemungkinan harus beralih ke drone buatan lokal atau dari negara lain. Namun, masalahnya bukan sekadar ketersediaan. Banyak pihak menilai produsen drone AS belum mampu menyaingi kualitas, fitur, dan harga DJI dalam waktu singkat.

Bagi konsumen, ini berarti pilihan lebih terbatas dan potensi biaya operasional yang lebih tinggi. Sementara bagi industri drone domestik, kebijakan ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan besar.

Reaksi China: Tuduhan Diskriminasi

Pemerintah China tidak tinggal diam. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengecam langkah AS dan menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk diskriminasi serta penafsiran berlebihan atas konsep keamanan nasional.

China mendesak Washington untuk menghentikan praktik yang dianggap tidak adil dan menciptakan iklim bisnis yang setara bagi perusahaan China. Namun, hingga kini, pemerintah AS belum menunjukkan tanda-tanda akan melonggarkan kebijakan tersebut.

Bagian dari Strategi “America First”

Larangan drone China ini sejalan dengan kebijakan Presiden Donald Trump, yang sejak awal masa jabatannya kembali menekankan strategi “America First”. Pada Juni lalu, Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mengurangi ketergantungan AS pada perusahaan drone asal China.

Sebastian Gorka, Direktur Senior Kontraterorisme Dewan Keamanan Nasional AS, menyebut keputusan FCC sebagai langkah tegas untuk masa depan keamanan negara. Menurutnya, drone akan menjadi elemen vital dalam pertahanan dan keamanan AS, dan sudah seharusnya diproduksi di dalam negeri.

Masa Depan Drone di Amerika Serikat

Menariknya, hasil kajian pemerintah AS membuka peluang evaluasi ulang di masa depan. Pentagon dapat merekomendasikan pengecualian untuk jenis atau kelas drone tertentu jika dinilai tidak berisiko terhadap keamanan nasional.

Namun untuk saat ini, pesan Washington jelas: dominasi teknologi asing, khususnya dari China, tidak lagi diterima di sektor strategis. Larangan DJI bukan sekadar soal drone, melainkan simbol babak baru dalam persaingan geopolitik dan teknologi global.

Sumber: Independent