Kemkomdigi Tegaskan Blokir IMEI Bukan untuk Balik Nama Ponsel

Dirjen Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Wayan Toni menegaskan wacana terkait pemblokiran dan daftar ulang International Mobile Equipment Identity (IMEI) bukan aturan balik nama ponsel seperti BKPB motor. Melainkan untuk melindungi ponsel. 

“Ini sifatnya sukarela, bagi yang ingin mendapatkan perlindungan lebih jika ponselnya hilang atau dicuri. Wacana ini adalah tindaklanjut dari aspirasi masyarakat yang identitasnya kerap kali disalahgunakan saat HP hilang atau dicuri,” kata Wayan dikutip dari pernyataannya pada Senin (6/10). 

Menurut Wayan, IMEI berfungsi sebagai identitas perangkat resmi yang telah terdaftar dalam sistem pemerintah. Lewat sistem ini, ponsel hasil tindak pidana dapat diblokir sehingga tidak lagi memiliki nilai ekonomis bagi pelaku kejahatan. 

Sebaliknya, konsumen yang membeli perangkat legal dapat merasa lebih aman dan nyaman. Selain itu, IMEI juga bermanfaat untuk mencegah peredaran ponsel ilegal (BM), melindungi konsumen dari penipuan, memastikan kualitas dan garansi resmi serta membantu aparat mengurangi tindak kriminal pencurian ponsel. 

“Dengan IMEI, masyarakat bisa lebih tenang. Kalau ponsel hilang atau dicuri, perangkat bisa dilaporkan dan diblokir. Kalau ditemukan kembali, bisa diaktifkan lagi. Jadi ini bukan beban baru, melainkan perlindungan tambahan untuk masyarakat,” tambah Wayan. 

Wayan menjelaskan, wacana ini masih dalam tahap menerima masukan dari masyarakat. Belum dibahas dalam level kepemimpinan. 

“Direktur kami menyampaikan hal ini dalam forum diskusi akademik di ITB, tujuannya untuk mendengar masukan dari para akademisi, praktisi, dan masyarakat sebelum ada keputusan lebih lanjut,” jelas Wayan. 

Melalui klarifikasi ini, Kemkomdigi menegaskan kembali bahwa wacana kebijakan blokir IMEI secara sukarela ini adalah upaya melindungi konsumen dan menjaga keamanan ekosistem digital Indonesia. Bukan menambah aturan birokratis yang memberatkan masyarakat.