OJK Ungkap Bahaya Deepfake AI di Sektor Keuangan, Kerugian Penipuan Digital Tembus Rp6 Triliun

Ancaman teknologi deepfake berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) kini makin menjadi perhatian serius di industri keuangan Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai teknologi tersebut telah berkembang menjadi salah satu sumber utama penipuan digital yang menyerang layanan perbankan dan keuangan berbasis online.

Lonjakan kasus penipuan digital bahkan tercatat cukup mengkhawatirkan. Sepanjang akhir 2024 hingga memasuki 2025, terdapat sekitar 274 ribu laporan penipuan keuangan dengan total kerugian masyarakat yang menembus lebih dari Rp6 triliun.

Mayoritas kasus tersebut diduga memanfaatkan teknologi deepfake untuk mengeksploitasi celah keamanan pada sistem onboarding digital atau proses pembukaan akun secara online di berbagai layanan keuangan.

Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK, Indah Iramadhini, menegaskan bahwa lembaga jasa keuangan kini harus meningkatkan sistem keamanan digital mereka. Menurutnya, fitur seperti autentikasi berlapis, verifikasi liveness, hingga deteksi anomali transaksi secara real-time tidak lagi bisa dianggap sekadar pelengkap.

Ia mengatakan teknologi keamanan tersebut kini sudah menjadi kebutuhan utama operasional industri keuangan digital di tengah meningkatnya ancaman penipuan berbasis AI.

“Lembaga jasa keuangan perlu menerapkan autentikasi berlapis, verifikasi liveness yang kuat, serta deteksi anomali secara real-time sebagai kebutuhan utama, bukan lagi fitur tambahan opsional,” ujar Indah dalam forum bertajuk AI, Risk and Regulation: Navigating Deepfake Challenges in Indonesia’s Digital Economy di Jakarta.

Forum tersebut digelar oleh Asosiasi Fintech Indonesia bersama ADVANCE.AI dan menghadirkan regulator, pelaku industri keuangan, hingga pakar teknologi untuk membahas ancaman deepfake yang semakin masif di Indonesia.

Deepfake sendiri merupakan teknologi berbasis AI yang mampu menciptakan audio, video, maupun gambar sintetis dengan tingkat kemiripan sangat tinggi terhadap identitas asli seseorang. Teknologi ini awalnya banyak digunakan untuk kebutuhan hiburan dan eksperimen digital. Namun kini, deepfake justru berkembang menjadi alat kejahatan siber yang makin sulit dideteksi.

Di sektor keuangan, pelaku kejahatan memanfaatkan deepfake untuk menyamar sebagai identitas asli pengguna saat melakukan verifikasi wajah, pembukaan rekening digital, hingga validasi transaksi online.

Pesatnya pertumbuhan layanan perbankan digital juga dinilai memperbesar potensi serangan. Sistem remote onboarding yang awalnya dibuat untuk mempercepat inklusi keuangan masyarakat kini justru menjadi salah satu titik rawan eksploitasi pelaku fraud berbasis AI.

Karena itu, banyak pihak mulai menilai metode verifikasi konvensional berbasis aturan statis sudah tidak lagi memadai menghadapi pola serangan digital yang semakin adaptif dan canggih.

Sekretaris Jenderal AFTECH, Firlie Ganinduto, mengatakan setiap institusi keuangan memiliki tingkat kesiapan teknologi dan profil risiko yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, strategi mitigasi ancaman deepfake juga perlu disusun secara fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan masing-masing perusahaan.

Menurut Firlie, kolaborasi antara regulator, asosiasi, penyedia teknologi, hingga pelaku industri menjadi faktor penting untuk membangun ekosistem ekonomi digital yang tetap aman di tengah perkembangan AI yang sangat cepat.

Sementara itu, Government Relations Director ADVANCE.AI Indonesia, Entin Rostini, menyebut pola serangan deepfake di Indonesia kini mulai mengikuti tren global.

Ia menilai para pelaku penipuan bergerak jauh lebih cepat dibanding kesiapan sebagian institusi dalam memperkuat sistem keamanan digital mereka.

Meski begitu, Entin menegaskan teknologi untuk mendeteksi dan mencegah deepfake sebenarnya sudah tersedia dan cukup matang. Tantangan terbesarnya justru berada pada proses implementasi secara luas dan integrasi teknologi tersebut ke seluruh sistem onboarding serta pemantauan transaksi.

Dalam forum tersebut, pembahasan juga difokuskan pada empat langkah utama menghadapi ancaman AI generatif di sektor jasa keuangan. Mulai dari penguatan regulasi OJK, kesiapan teknologi deteksi deepfake, koordinasi lintas ekosistem digital, hingga studi kasus penerapan teknologi anti-fraud di industri perbankan nasional.

Di tengah meningkatnya ancaman siber berbasis AI, OJK memastikan pengembangan tata kelola AI untuk sektor jasa keuangan akan terus dipercepat. Langkah ini dilakukan agar inovasi digital tetap bisa berkembang tanpa mengorbankan keamanan, kepercayaan publik, serta integritas sistem keuangan nasional.

Ke depan, ancaman deepfake diperkirakan akan terus berkembang seiring semakin canggihnya teknologi AI generatif. Karena itu, penguatan keamanan digital dinilai menjadi langkah penting yang harus segera dilakukan seluruh pelaku industri keuangan agar masyarakat tetap merasa aman saat menggunakan layanan digital.