Platform X Bayar Denda Rp. 80 Juta ke RI, Gegara Konten Pornografi

Kementarian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melaporkan bahwa platform X telah memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif sejumlah hampir Rp. 80 juta. Denda ini berlaku akibat keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban moderasi konten bermuatan pornografi. 

Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar menyebut pembayaran denda ini telah dilakukan oleh platform X pada tanggal 12 Desember 2025. Setelah, pihak kementerian menerbitkan surat teguran ketiga serta melakukan komunikasi lanjutan dengan pihak platform. 

Setelah melakukan komunikasi intensif, platform X merespons melalui surat elektronik yang berisi informasi penunjukan perwakilan secara resmi. Guna menindaklanjuti proses pembayaran denda administratif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

“Langkah ini merupakan bentuk kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terhadap regulasi yang berlaku, guna menjaga ruang digital Indonesia tetap aman, sehat, dan produktif.” ujar Dirjen Alexander dalam pernyataan resminya dikutip Senin (15/12). 

Pembayaran denda tersebut telah diproses melalui mekanisme resmi dan disetorkan langsung ke kas negara yang dikelola oleh Kementeria Keuangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan. 

Penegakkan regulasi terhadap platform digital, kata Alexander, baik lokal maupun global, merupakan bagian dari upaya keberlanjutan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari paparan konten berbahaya di ruang digital. Terutama anak-anak dan kelompok rentan. 

“Penegakan regulasi terhadap platform digital, baik lokal maupun global, merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah untuk melindungi masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, dari paparan konten berbahaya di ruang digital,” tegas Dirjen Alexander.

Pihak kementerian juga mengapresiasi komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam proses ini. Sekaligus, mengimbau seluruh platform digital untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban moderasi konten serta menjalin komunikasi yang responsif dengan pemerintah dalam rangka mewujudkan ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab.