Susul China, Komdigi Berencana Bikin Sertifikasi Influencer di RI

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mengkaji regulasi yang mewajibkan para influencer di Indonesia memiliki sertifikasi untuk membuat konten terkait topik tertentu. Sertifikasi influencer ini diadaptasi dari pemerintah China. 

Disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi Bonifasius Wahyu Pudjianto, pihaknya kini tengah melakukan diskusi terkait sertifikasi influencer ini. Pihaknya juga membutuhkan internal. 

“Informasi ini masih baru, kami masih kaji dulu memang. Dan ini menarik, ya kami ada WA (WhatsApp), kami lagi bahas gimana ini, isu ini, ada negara yang sudah mengeluarkan kebijakan baru nih. Nah, kami masih kaji,” ungkap Bonifasius pada Jumat (31/10). 

Menurutnya, dalam menyusun sertifikasi influencer ini perlu memperhatikan berbagai aspek dalam penerapannya, menyasar siapa saja dan seperti apa pengukuran leveling grade-nya. Oleh karena itu, pihak Komdigi membuka peluang untuk berdiksusi dengan berbagai pihak dalam mengkaji aturan tersebut. 

“Masukan dari teman-teman itu yang paling penting sebenarnya. Kita harus mendengar. Kalau perlu [sertifikasi influencer dibuat] oke, tapi gimana? Seperti apa? Kemudian, kan pasti ada leveling grade-nya. Seperti apa kalau kita ukur? Menyasar siapa saja, karena sekarang yang jadi konten kreator banyak banget. Ibaratnya setiap individu bisa menjadi konten kreator,” imbuhnya. 

Bonifasius bercerita bahwa pihak Kementerian kerap memantau kebijakan baru dari negara-negara tetangga dan tren global dalam melindungi masyarakat di ekosistem digital. Sebelumnya, PP Tunas yang dipelajari dari peraturan Australia dalam membatasi usia anak menggunakan media sosial. 

Kini, yang terbaru ialah sertifikasi untuk influencer yang disusun oleh pemerintah China. Aturan ini mewajibkan setiap influencer untuk memiliki gelar sarjana di bidang topik yang mereka bahas dalam konten. 

Menurutnya, kebijakan dari China ini masih perlu dikaji dan dianalisis. Pasalnya, pemerintah berupaya mencegah penyebaran konten yang bersifat misinformasi, namun tidak sampai mengekang kebebasan masyarakat di ruang digital. 

“Kita perlu menjaga, tapi jangan sampai terlalu mengekang. Kompetensi memang diperlukan, jangan sampai muncul tadi justru mereka yang membuat konten yang salah,” kata Bonifasius. 

Kendati demikian, Bonifasius menegaskan bahwa pihaknya belum memutuskan apapun terkait sertifikasi influencer. Sebab, masih banyak yang harus dijajaki. 

“Kita harus kaji bersama, kita belum putuskan, jangan kan dibuat. Saat ini belum diputuskan apa-apa,” tandasnya.