Masuk Daftar Merah Komdigi, Ini Deretan Bank dan E-Wallet yang Paling Sering Disusupi Judi Online

Upaya pemberantasan judi online di Indonesia kini memasuki babak baru yang lebih transparan. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memilih untuk membuka data secara gamblang mengenai institusi keuangan mana saja yang sistemnya paling sering disusupi oleh aliran dana ilegal tersebut. Langkah berani ini diharapkan menjadi momentum bagi industri perbankan dan penyedia layanan dompet digital untuk melakukan mawas diri.

​Menteri Komdigi, Meutya Hafid, menegaskan bahwa strategi pembersihan ruang digital tidak akan efektif jika hanya fokus pada penghapusan situs web. Memblokir jutaan konten ilegal harus dibarengi dengan tindakan tegas memutus urat nadi keuangan para pelaku. Pemerintah mengibaratkan jaringan rekening penampung ini sebagai “leher” dari ekosistem judi online yang harus segera diamputasi.

​Dalam perang melawan transaksi gelap ini, sektor perbankan ditempatkan di garis pertahanan terdepan. Komdigi menekankan bahwa kelemahan sistem penyaringan nasabah harus segera dibenahi melalui pengetatan prinsip Know Your Customer (KYC). Pengawasan yang ketat ini wajib diterapkan secara menyeluruh, mulai dari kantor cabang utama hingga jaringan agen perbankan di tingkat paling bawah.

​Berdasarkan laporan terbaru, koordinasi antara Komdigi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membuahkan hasil yang cukup signifikan. Dari total 38.000 rekening mencurigakan yang dilaporkan, hampir 90 persen di antaranya—atau sekitar 32.500 rekening kini telah berhasil diblokir. Angka ini mencerminkan komitmen kuat dari otoritas pengawas untuk mempersempit ruang gerak para bandar.

​Secara mengejutkan, nama-nama bank besar di Indonesia mendominasi daftar rekening yang terindikasi memfasilitasi transaksi judi online. Bank Central Asia (BCA) berada di posisi teratas dengan angka mencapai 7.000 rekening, disusul erat oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan 6.400 rekening, dan Bank Negara Indonesia (BNI) sebanyak 6.100 rekening.

​Selain ketiga bank raksasa tersebut, beberapa institusi perbankan besar lainnya juga tidak luput dari penyalahgunaan. Bank Mandiri mencatat sekitar 4.649 rekening yang terafiliasi, diikuti oleh Bank CIMB Niaga dengan 1.363 rekening, serta Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mendeteksi 681 rekening bermasalah di dalam sistem mereka.

​Tingginya angka temuan pada bank-bank papan atas ini dinilai sebagai konsekuensi logis dari besarnya jumlah nasabah yang mereka miliki. Pemerintah memandang data merah ini bukan sebagai rapor buruk untuk menjatuhkan reputasi, melainkan sebagai indikator objektif dan peta tantangan yang harus segera diperbaiki oleh manajemen masing-masing bank.

​Di sisi lain, institusi keuangan yang namanya tidak masuk dalam daftar hitam ini diimbau untuk tidak cepat berpuas diri. Para pelaku kejahatan siber dikenal sangat lincah dan adaptif, di mana mereka secara konsisten memindahkan rute transaksi dan memodifikasi modus operandi dalam waktu yang sangat singkat guna menghindari deteksi aparat.

​Celah keamanan digital ternyata juga melebar ke sektor fintek, khususnya penyedia layanan dompet digital (e-wallet). Komdigi telah menyurati Bank Indonesia untuk membekukan ribuan akun e-wallet mencurigakan, dengan DANA memimpin daftar pelanggaran sebanyak 2.900 akun, disusul oleh LinkAja (1.800 akun), OVO (1.097 akun), serta menyasar platform lain seperti DOKU dan GoPay.

​Pada akhirnya, keterbukaan data ini menjadi ujian bagi integritas dan partisipasi aktif lembaga keuangan tanah air. Mengakui bahwa platform mereka telah disalahgunakan untuk aktivitas ilegal adalah langkah awal yang krusial. Tanpa adanya transparansi dan kemauan untuk mengevaluasi kelemahan sistem internal, memutus mata rantai judi online di Indonesia akan menjadi misi yang mustahil.