Film Indonesia Sedang Naik Daun, Wamenkomdigi Ingatkan Platform Streaming Wajib Lindungi Anak

Popularitas film Indonesia yang terus meningkat dinilai menjadi peluang besar untuk menghadirkan lebih banyak tayangan berkualitas bagi masyarakat. Namun, di balik perkembangan tersebut, pemerintah mengingatkan bahwa perlindungan anak tetap harus menjadi prioritas, terutama di platform streaming atau layanan menonton film secara daring.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan pentingnya menciptakan ruang digital yang aman agar anak-anak dapat menikmati konten sesuai dengan usia mereka. Menurutnya, tren positif industri perfilman nasional seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah penonton, tetapi juga dari kualitas dan keamanan konten yang tersedia bagi keluarga.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini film Indonesia sedang mengalami peningkatan popularitas dan mendapat perhatian luas dari masyarakat. Kondisi tersebut, lanjutnya, menjadi momentum yang tepat untuk memperbanyak film nasional yang tidak hanya menarik, tetapi juga aman dinikmati oleh seluruh anggota keluarga.

“Saya mendapat informasi dari rekan di Kementerian Ekonomi Kreatif bahwa film Indonesia saat ini sedang booming dan menjadi tren. Ini merupakan kesempatan yang baik untuk memperkaya pilihan film nasional yang aman ditonton keluarga maupun anak-anak,” ujar Nezar saat menghadiri temu media di Jakarta, Sabtu.

Selain itu, Nezar menilai upaya menciptakan ruang digital yang sehat tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Sebaliknya, seluruh pihak, mulai dari platform digital, pelaku industri perfilman, kreator konten, hingga masyarakat, memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga ekosistem digital tetap aman bagi generasi muda.

Menurutnya, ruang digital yang sehat akan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk berkembang melalui berbagai konten yang edukatif, inspiratif, dan positif. Di sisi lain, lingkungan digital yang aman juga mampu mendorong para kreator menghasilkan karya yang berkualitas tanpa mengabaikan aspek perlindungan anak.

Karena itu, Kementerian Komunikasi dan Digital kembali mengingatkan seluruh penyelenggara platform streaming agar mematuhi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau yang lebih dikenal sebagai PP Tunas.

Regulasi tersebut dirancang untuk memastikan anak-anak memperoleh pengalaman digital yang aman sekaligus meminimalkan paparan terhadap konten yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan usia mereka.

Nezar menegaskan bahwa salah satu langkah penting yang perlu diterapkan oleh setiap platform adalah sistem klasifikasi usia yang lebih ketat. Dengan dukungan teknologi, platform diharapkan mampu membatasi akses anak terhadap film atau tayangan yang memang diperuntukkan bagi penonton dewasa.

Melalui mekanisme tersebut, anak-anak dapat memperoleh rekomendasi maupun akses terhadap konten yang sesuai dengan kelompok usianya. Sementara itu, orang tua juga akan lebih mudah mengawasi aktivitas menonton anak ketika sistem pembatasan usia diterapkan secara optimal.

“Konten-konten yang sesuai dengan usia dapat diatur menggunakan teknologi pada platform sehingga anak-anak memperoleh tontonan yang memang sesuai dengan umur mereka,” kata Nezar.

Lebih lanjut, ia berharap implementasi PP Tunas di sektor perfilman tidak hanya memberikan dampak positif di dalam negeri, tetapi juga dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam membangun ekosistem digital yang lebih ramah anak.

Menurutnya, penerapan kebijakan tersebut juga dapat menjadi media edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak di dunia digital. Dengan meningkatnya pemahaman publik, pengawasan terhadap konsumsi konten digital di kalangan anak-anak diharapkan semakin efektif.

Di tengah pesatnya perkembangan layanan streaming, fitur pembatasan usia dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk mengurangi risiko anak mengakses tayangan yang mengandung kekerasan, bahasa kasar, maupun materi yang belum layak dikonsumsi sesuai tingkat usia mereka.

Tak hanya itu, Nezar menyebut implementasi PP Tunas sejauh ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari kerja sama berbagai pemangku kepentingan, termasuk perusahaan teknologi dan penyedia platform digital yang mulai menerapkan sistem verifikasi usia pada layanan mereka.

Saat ini, pembatasan usia juga telah diterapkan secara lebih intensif di berbagai platform media sosial sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan anak di ruang digital.

Meski demikian, pemerintah menilai evaluasi tetap perlu dilakukan secara berkala. Pasalnya, perkembangan teknologi digital berlangsung sangat cepat sehingga sistem perlindungan juga harus terus diperbarui agar tetap relevan dengan tantangan yang muncul.

“Kita berharap evaluasi terus dilakukan sehingga seluruh platform dapat terus melakukan perbaikan dan menyesuaikan diri dengan ketentuan dalam PP Tunas,” tutur Nezar.

Ke depan, pemerintah berharap kolaborasi antara regulator, industri perfilman, penyedia platform digital, kreator konten, dan masyarakat dapat semakin diperkuat. Dengan demikian, pertumbuhan industri film Indonesia dapat berjalan beriringan dengan terciptanya ruang digital yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap film nasional, perlindungan anak pun diharapkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan industri kreatif Indonesia. Dengan penerapan teknologi yang tepat serta kepatuhan terhadap regulasi, platform streaming diyakini mampu menghadirkan pengalaman menonton yang lebih aman sekaligus berkualitas bagi seluruh keluarga.