Kemkomdigi: Layanan Publik Digital Harus Berfokus pada Kebutuhan Masyarakat

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan bahwa transformasi layanan publik di era digital tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan pemerintah. Sebaliknya, arah kebijakan harus jelas: berfokus pada masyarakat sebagai pengguna utama.

Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Mira Tayyiba, yang menilai paradigma layanan publik di Indonesia selama ini masih terjebak pada model silo—di mana data dan proses terkunci di tiap instansi tanpa terhubung satu sama lain.

“Sekarang paradigma itu kita ubah menjadi citizen-centric, berfokus kepada masyarakat. Cukup sekali masyarakat menyerahkan datanya, selebihnya biar instansi pemerintah yang saling terhubung,” tegas Mira di Jakarta, Sabtu.

Transformasi Masuk dalam RPJMN 2025–2029

Perubahan paradigma ini tidak muncul tiba-tiba. Menurut Mira, orientasi baru ini sudah disiapkan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Dalam dokumen RPJMN tersebut, peran strategis pemerintah digital dijabarkan secara rinci. Harapannya, implementasi di lapangan dapat berjalan lebih terarah, mudah diukur, dan mampu menjawab kebutuhan publik.

“Sekarang pemerintah tidak hanya diminta menyediakan layanan yang seamless dan aman, tapi juga harus responsif, kolaboratif, dan berbasis data,” jelasnya.

Bukan Sekadar Infrastruktur Digital

Mira menekankan bahwa transformasi ini tidak hanya soal membangun infrastruktur digital atau mengembangkan ekonomi digital. Lebih dari itu, esensinya adalah mendigitalkan proses pemerintahan itu sendiri—mulai dari penyederhanaan birokrasi hingga menciptakan layanan publik yang terhubung, aman, dan mudah digunakan.

Ia menggarisbawahi, keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada satu faktor krusial: infrastruktur data.

Peran Sentral Pusat Data Nasional (PDN)

Salah satu elemen penting yang sedang digenjot pemerintah adalah Pusat Data Nasional (PDN). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, seluruh data milik instansi pusat maupun pemerintah daerah akan disimpan di PDN yang dikelola langsung oleh pemerintah.

Namun, perkembangan terkini menunjukkan adanya rencana perluasan ekosistem PDN melalui kolaborasi dengan pihak ketiga, termasuk penyedia layanan cloud. Tentu saja, setiap kerja sama ini wajib memenuhi standar keamanan dan menjunjung kedaulatan data sesuai regulasi yang berlaku.

Menggandeng Industri untuk Berkolaborasi

Langkah pemerintah ini juga membuka peluang bagi pelaku industri, terutama di sektor pusat data dan teknologi informasi.

“Semoga teman-teman pelaku industri, pelaku data center bisa melihat ini sebagai sinyal positif bahwa pemerintah membuka diri untuk berkolaborasi,” kata Mira.

Pemerintah tidak sekadar mengajak, tetapi juga mengharapkan masukan dari pelaku industri. Dengan begitu, modernisasi layanan publik bisa berjalan optimal, sesuai kebutuhan masyarakat, dan tetap mematuhi prinsip keamanan data.

Dari Pemerintah untuk Masyarakat, Bukan Sebaliknya

Perubahan arah ini menegaskan satu hal penting: layanan publik digital bukan lagi proyek internal pemerintah semata. Semua kebijakan dan inovasi yang dilakukan harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat.

Pendekatan citizen-centric berarti menghapus proses berulang yang selama ini membebani warga. Dengan sistem terintegrasi, satu kali pengisian data cukup untuk diakses oleh seluruh instansi yang membutuhkan—tanpa perlu warga mengulang-ulang proses administrasi.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Tentu saja, pergeseran paradigma ini bukan tanpa tantangan. Pemerintah harus memastikan interoperabilitas antarinstansi, mengatasi hambatan birokrasi, dan menjamin keamanan data. Di sisi lain, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mewujudkan transformasi ini.

Dengan dukungan regulasi yang kuat, teknologi yang mumpuni, dan partisipasi aktif dari pelaku industri, layanan publik digital di Indonesia diharapkan benar-benar menjadi alat pemersatu—membantu masyarakat mengakses layanan dengan cepat, mudah, dan aman.

Mira menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa transformasi ini akan membawa perubahan signifikan. “Kami berharap, dengan dukungan semua pihak, modernisasi layanan publik digital ini bisa memenuhi langsung kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Transformasi digital layanan publik di Indonesia kini memasuki babak baru. Dengan pendekatan citizen-centric yang menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian, pemerintah berupaya menciptakan layanan yang terintegrasi, aman, dan efisien. Kolaborasi dengan sektor swasta, terutama dalam pengelolaan data, menjadi bagian penting dari strategi ini. Jika berhasil, ini bukan hanya revolusi teknologi, tetapi juga lompatan besar menuju pemerintahan yang benar-benar melayani rakyatnya.