Kominfo: Starlink Masih dalam Tahap Penjajakan di Indonesia

Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia menyatakan bahwa satelit Starlink hingga saat ini masih dalam tahap penjajakan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong.

Usman menyatakan bahwa saat ini, satelit Starlink milik Elon Musk masih belum mendapat izin dari pemerintah Indonesia. Bahkan, mereka belum mengurus perizinan tersebut.

“Mengurus (izin) aja belum. Kan, kemarin baru datang tahun lalu Oktober atau November, masih penjajakan. Kita sampaikan, ini lho aturannya. Iyalah, nanti coba kami pelajari dahulu, sampai sekarang belum balik lagi,” ungkap Usman Kansong di Kantor Kemenkominfo pada Jumat (1/3).

Menurut dia, kehadiran satelit Starlink di Indonesia bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak. Sebagai contoh, bermitra dengan Telkomsel seperti yang sedang terjadi saat ini.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya Starlink masuk ke Indonesia. Pertama, perusahaan tersebut harus berbadan hukum, memiliki NOC dan kontak layanan di Indonesia.

Kemudian, mereka juga harus memiliki berbagai aturan teknis lainnya dengan mekanisme perizinan yang sama. Serta, harus melalui OSS (Online Single Submission.

Mengutip dari CNBC Indonesia, Starlink telah membuka formulir berlangganan untuk masyarakat Indonesia dalam situs resminya. Wilayah Indonesia telah diberikan label ‘Starting in 2024’ dalam kategori peta ketersediaannya.

Di samping itu, Usman menyatakan bahwa saat seluruh wilayah Indonesia terkoneksi sebenarnya bukan membutuhkan banyaknya satelit, melainkan kapasitas satelit yang besar. Sebab, satu satelit bisa saja memiliki kapasitas yang besar.

“Tapi biasanya yang menjadi tolak ukur itu adalah kapasitasnya, bukan berapa banyak satelitnya. Misalnya, kayak satria itu kan kapasitasnya 150 gigabyte kan gitu. Makanya, dilihatnya bukan berapa banyak satelitnya,” pungkas dia.

Sedangkan, Indonesia sendiri, menurut Usman, membutuhkan kapsitas satelit dalam ukuran terabyte. Sebab, wilayahnya luas.

“Maka nggak bisa jadi ukuran berapa banyaknya, biasanya terabytenya. Kalau Indonesia mungkin butuh terabyte bukan gigabyte lagi karena luas (wilayah) kita,” tutup Usman.