Lelang Frekuensi 1,4 GHz, Solusi Internet Murah untuk Indonesia?

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana menggelar lelang frekuensi 1,4 GHz pada tahun ini. Tujuan utama lelang ini adalah memperluas akses internet tetap (fixed broadband) yang lebih terjangkau, khususnya untuk sektor rumah tangga, pendidikan, dan kesehatan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan internet di Indonesia.

Lelang frekuensi ini dipandang sebagai peluang besar, namun juga membawa sejumlah tantangan. Dalam forum Morning Tech yang berlangsung pada 24 Februari 2025, topik ini dibahas lebih lanjut, menyoroti baik potensi maupun kendala yang bisa muncul dari proses lelang tersebut.

Benny Elian, Koordinator Kebijakan Penyelenggaraan Infrastruktur Digital Komdigi, menjelaskan bahwa spektrum 1,4 GHz akan digunakan untuk menyediakan layanan internet dengan harga terjangkau. Layanan ini diharapkan dapat ditawarkan dengan biaya antara Rp 100.000 hingga Rp 150.000 per bulan dengan kecepatan hingga 100 Mbps. Proses lelang diharapkan selesai pada semester pertama 2025.

Hingga saat ini, tujuh perusahaan sudah menunjukkan minat pada frekuensi ini, namun jumlah peserta diperkirakan akan bertambah setelah lelang resmi dibuka. Komdigi berharap lelang ini dapat selesai sebelum dilanjutkan dengan lelang spektrum 700 MHz.

Di sisi lain, penetrasi fixed broadband di Indonesia masih tergolong rendah, dengan hanya 21,31% rumah tangga yang memiliki akses internet tetap. Kecepatan unduh rata-rata juga masih rendah, sekitar 32,07 Mbps. Oleh karena itu, pemanfaatan frekuensi 1,4 GHz melalui Broadband Wireless Access (BWA) dianggap sebagai solusi untuk memperluas jangkauan internet dengan biaya yang lebih efisien.

Namun, Kamilov Sagala, Dekan Fakultas Hukum Universitas Mitra Bangsa, menekankan pentingnya transparansi dalam lelang ini untuk mencegah praktik monopoli. Jika tidak, hanya sejumlah perusahaan besar yang akan menguasai spektrum ini, yang akan merugikan konsumen dan pasar.

Sigit Puspito Wigati Jarot dari Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menyatakan bahwa untuk mendukung transformasi digital, Indonesia perlu mengembangkan infrastruktur digital yang berkualitas dan melibatkan generasi muda dalam pengembangan talenta digital. Ia juga mengkritik ketertinggalan Indonesia dalam pengembangan 5G, yang kecepatan rata-ratanya baru mencapai 30 Mbps.

Terkait model kompetisi untuk pengelolaan frekuensi ini, Sigit menyarankan penerapan pendekatan hibrida yang melibatkan pemerintah daerah. Ia juga menekankan pentingnya membedakan tarif untuk layanan seluler dan Fixed Wireless Access (FWA), dengan mempertimbangkan perbedaan harga antara wilayah perkotaan dan pedesaan agar lebih adil.

Keberhasilan lelang frekuensi 1,4 GHz akan sangat bergantung pada kebijakan yang diterapkan oleh Komdigi. Jika proses lelang dilakukan secara transparan dan adil, maka inisiatif ini bisa menjadi langkah penting untuk meningkatkan akses dan kualitas internet di Indonesia.