Badan Intelijen Korsel: DeepSeek Gunakan Data Pengguna untuk Melatih AI

GadgetDIVA - Badan Intelijen dari Korea Selatan menuding aplikasi AI China DeepSeek menggunakan data pribadi dan seluruh data untuk melatih sistem AI. Mereka menyatakan aplikasi tersebut menggunakan data secara berlebihan.

Informasi ini menyusul beberapa kementerian pemerintah di Korea Selatan telah memblokir akses ke aplikasi tersebut. Alasannya karena masalah keamanan.

Badan Intelijen Nasional (NIS) menyatakan pihaknya telah mengirimkan pemberitahuan resmi kepada badan-badan pemerintah. Baddan tersebut menyebut bahwa rekaman obrolan dalam aplikasi DeepSeek dapat ditransfer.

Hal tersebut disebabkan oleh DeepSeek yang memiliki fungsi untuk mengumpulkan pola masukan keyboard yang dapat mengidentifikasi individu. Sekaligus dapat berkomunikasi dengan server perusahaan China seperti Volceapplog.com.

“Tidak seperti layanan AI generatif lainnya, telah dipastikan bahwa rekaman obrolan dapat ditransfer karena mencakup fungsi untuk mengumpulkan pola masukan keyboard yang dapat mengidentifikasi individu dan berkomunikasi dengan server perusahaan China seperti volceapplog.com,” ungkap NIS dalam sebuah pernyataan resmi yang dikutip dari Reuters pada Minggu (9/2).

NIS menyatakan kepada DeepSeek untuk memberi pengiklan akses tak terbatas ke data pengguna serta menyimpan data pengguna Korea di server China. Berdasarkan hukum China, pemerintah setempat akan dapat mengakses informasi tersebut saat diminta.

Lebih lanjut, DeepSeek juga memberi jawaban berbeda terhadap pernyataan yang berpotensi sensitif dalam berbagai bahasa. Salah satu pertanyaan yang diajukan adalah menanyakan asal usul kimchi, hidangan fermentasi pedas yang merupakan makanan pokok di Korea Selatan.

Ketika ditanya akan hal itu dalam bahaasa Korea, aplikasi tersebut menyatakan kimchi adalah hidangan Korea. Namun, saat ditanya pertanyaan yang sama dalam bahasa Mandarin, disebutkan bahwa hidangan tersebut berasal dari Tiongkok.

Asal usul Kimchi menjadi kerap menjadi sumber pertikaian antara warga Korea Selatan dan pengguna media sosial di China beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China pada 6 Februari 2025 lalu menyatakan pemerintah sangat mementingkan privasi dan keamanan data serta melindunginya sesuai dengan hukum. Ia turut menegaskan kalau Beijing tak akan pernah meminta perusahaan atau individu manapun untuk mengumpulkan atau menyimpan data yang melanggar hukum.