Presiden Prabowo Targetkan Pepres Ojol Terbit Akhir Tahun, Ini Kata GoTo

Presiden Prabowo Subianto dilaporkan bakal menerbitkan Peraturan Presiden (Pepres) terkait ojek online (Ojol). Pepres tersebut ditargetkan terbit akhir tahun ini. 

Informasi ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia menyebut bahwa Pepres ojol ini akan menyangkut dasar pemberian tarif, perlindungan serta kesejahteraan untuk para pengemudi. 

Kabarnya, pihak Kementerian Sekretariat Negara telah menerima draf Pepres ojol tersebut. Selanjutnya, akan dilanjutkan proses komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan. 

Aturan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna. Ia meminta dua perusahaan penyedia jasa ojek online dipanggil untuk membahas kesejahteraan pengemudi dan persiangan usaha yang adil. 

Lebih lanjut, pembahasan terkait regulasi ini telah mencapai tahap akhir. Namun, ada beberapa hal teknis yang perlu disepakati bersama perusahaan aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim dan inDrive. 

Pemerintah menargetkan Perpes Ojol ini diselesaikan dalam waktu dekat. Bahkan, sebelum akhir tahun. 

“Mungkin, sangat mungkin (rampung tahun ini). Sudah ada. Hanya ada beberapa yang masih harus dicari titik temunya. Tetapi secara umum, sudah hampir semua,” kata Prasetyo di Komplesk Istana Kepresidenan, Jakarta pada Jumat (24/10).

Tanggapan GoTo Terkait Pepres Ojol

Menanggapi wacana Presiden Prabowo untuk menerbitkan Pepres terkait Ojol, GoTo menyatakan bahwa pihaknya mendukung inisiatif pemerintah sepenuhnya. Perusahaan melihat penyusunan Perpes ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat pondasi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. 

“GoTo sepenuhnya mendukung inisiatif pemerintah dalam menciptakan landasan regulasi yang menjamin keberlanjutan, keadilan dan transparansi dalam industri transportasi daring di Indonesia,” ungkap Direktur Public Affairs & Communications PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) Ade Mulya dalam pernyataan resminya, Kamis (30/10). 

Perusahaan mendrong supaya kebijakan yang diatur dalam Pepres tetap memberikan keseimbangan antara perlindungan bagi mitra, ruang bagi inovasi teknologi serta daya saing bagi ekenomi nasional. 

Menurutnya, regulasi yang dirancang secara adaptif dan kolaboratif akan membantu menjaga fleksibilitas mitra dan memastikan perkembangan berkelanjutan sektor mobilitas digital di Indonessia. 

“Pendekatan yang seimbang akan memastikan seluruh pihak seperti mitra, pelanggan dan pelaku industri agar dapat terus bertumbuh bersama,” imbuhnya. 

Lebih lanjut, pihak GoTosiap memberikan masukan konstruktif dalam proses penyusunan dan pembahasan Pepres. Baik melalui maupun koordinasi langsung dengan kementerian terkait. 

“Pendekatan kolaboratif ini penting untuk memastikan regulasi yang dihasilkan bersifat praktis, proposional dan dapat diterapkan secara efektif di lapangan,” tandasnya.